Kairo
(SI ONLINE) - Presiden Mesir Muhammad Moursi pada hari Minggu (27/1)
mengumumkan Negara Dalam Keadaan Darurat sebagai respon kerusuhan
berlarut di tiga provinsi Port Said, Suez dan Ismailia. Keadaan Darurat
berlaku selama 30 hari sejak Minggu 22.00 GMT, dan di tiga propinsi
tersebut diberlakukan jam malam yang mulai efektif sejak Senin (28/1 jam
19.00 GMT atau 09.00 malam waktu setempat sampai 4.00 GMT atau 06.00
pagi)
Kerusuhan
di tiga propinsi tersebut menewaskan lebih dari 30 orang yang dipicu
akibat kerusuhan sepakbola. Dalam siaran televise Moursi menegaskan
dirinyaa siap mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk menghadapi
ancaman terhadap keamanan Mesir.
"Saya
sudah mengatakan saya menolak langkah-langkah kedaruratan apapun namun
saya mengatakan bahwa jika saya harus menghentikan pertumpahan darah dan
melindungi rakyat maka saya akan bertindak," kata Moursi. Dia
memperingatkan bahwa dia siap untuk mengambil langkah-langkah lebih jauh
jika kekerasan mematikan yang menyapu Mesir sejak Jumat tidak berakhir.
"Jika diharuskan saya akan melakukan lebih banyak lagi demi Mesir. Ini adalah tugas saya dan saya tidak akan ragu," kata presiden memperingatkan. Dia juga melambaikan ranting daun olive bagi kaum oposisi dan para pemimpin politik di seluruh Mesir, mengundang mereka untuk berbicara Senin, mengatakan "tidak ada alternatif untuk dialog". Dia menambahkan dalam pidato singkatnya: "Tidak akan kembali ke kebebasan dan demokrasi tapi akan memakai aturan hukum dan keadilan sosial yang telah dirintis revolusi."
"Jika diharuskan saya akan melakukan lebih banyak lagi demi Mesir. Ini adalah tugas saya dan saya tidak akan ragu," kata presiden memperingatkan. Dia juga melambaikan ranting daun olive bagi kaum oposisi dan para pemimpin politik di seluruh Mesir, mengundang mereka untuk berbicara Senin, mengatakan "tidak ada alternatif untuk dialog". Dia menambahkan dalam pidato singkatnya: "Tidak akan kembali ke kebebasan dan demokrasi tapi akan memakai aturan hukum dan keadilan sosial yang telah dirintis revolusi."
Kaum
oposisi telah mengancam akan memboikot pemungutan suara parlementer
mendatang jika Morsi tidak menemukan "solusi komprehensif" terhadap
kerusuhan tersebut.
Front
Penyelamatan Nasional, koalisi utama partai-partai dan gerakan-gerakan
yang menentang kaum Islamis yang berkuasa, mengatakan pihaknya "tidak
akan berpartisipasi" dalam pemungutan suara tersebut jika pemerintahan
"penyelamatan nasional" tidak dibentuk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar